PMI Kalsel Belajar Penguatan Organisasi dan Pelayanan Kemanusiaan di Jatim
SURABAYA – Mengurus organisasi kemanusiaan ternyata bukan
hanya soal menolong orang saat bencana datang. Ada urusan anggaran, laporan
keuangan, koordinasi dengan pemerintah, hingga memastikan kebutuhan darah tetap
terpenuhi.
Semua itu menjadi bahan pembelajaran dalam kunjungan studi
komparasi PMI Kalimantan Selatan (Kalsel) ke Markas PMI Provinsi Jawa Timur,
Jalan Karang Menjangan Nomor 22, Surabaya, Jumat (16/10/2026).
Rombongan berjumlah 11 orang tersebut dipimpin Ketua PMI
Kalsel H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan diterima Ketua PMI Jawa Timur H.
Imam Utomo S. Pertemuan ini menjadi ajang bertukar pengalaman sekaligus
menyamakan persepsi dalam menjalankan roda organisasi.
Dalam sambutannya, Imam Utomo menyampaikan bahwa PMI
Provinsi Jawa Timur sangat bergantung pada dukungan pemerintah daerah, terutama
dalam pembiayaan program-program kemanusiaan.
“PMI Provinsi itu tidak punya apa-apa karena anggarannya
berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” ujar Imam.
Pernyataan tersebut bukan berarti PMI kehabisan akal.
Justru, organisasi kemanusiaan ini harus pandai menyusun program agar kegiatan
pelayanan masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan.
Imam menjelaskan, seluruh kegiatan PMI Jawa Timur mengacu
pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan serta AD/ART PMI.
Tugasnya tidak hanya berkaitan dengan penyediaan darah, tetapi juga membantu
pemerintah dalam penanganan bencana bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Jawa Timur.
Soal bulan dana PMI, Imam mengungkapkan bahwa pelaksanaannya
berada di tingkat kabupaten/kota sesuai kebijakan masing-masing daerah. Meski
PMI Provinsi memiliki hak atas bagian sebesar tiga persen, pihaknya mengaku
tidak memungut bagian tersebut.
Dalam urusan kebencanaan, kecepatan menjadi hal yang tidak
bisa ditawar. Imam mengingatkan arahan Ketua Umum PMI Jusuf Kalla agar personel
PMI sudah berada di lapangan enam jam setelah kejadian bencana.
Sebab, ketika bencana terjadi, masyarakat membutuhkan
pertolongan secepatnya, bukan sekadar rapat panjang untuk menentukan siapa
mengerjakan apa.
Ketua PMI Kalsel Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mengatakan,
Jawa Timur dipilih sebagai tujuan studi komparasi karena memiliki jumlah
penduduk besar, wilayah luas, serta tantangan sosial dan kebencanaan yang
kompleks.
Menurut dia, jumlah penduduk Kalimantan Selatan yang tidak
kurang dari empat juta jiwa juga menuntut PMI setempat terus berbenah. Apalagi,
jika perkembangan pusat pemerintahan di Kalimantan mendorong pertambahan
penduduk, kebutuhan pelayanan kemanusiaan tentu ikut meningkat.
Kondisi di Kalimantan saat ini juga menghadirkan tantangan
tersendiri, mulai dari kebakaran hutan dan asap hingga keterbatasan akses
transportasi serta kebutuhan air bersih.
Dalam sepekan terakhir, PMI Kalsel telah menyalurkan sekitar
80 tangki air untuk membantu masyarakat terdampak. Kebakaran hutan juga
mengganggu akses perjalanan di wilayah Kalimantan Tengah sehingga sejumlah
mobilitas harus melalui Kalimantan Selatan.
“Sepakat dengan Pak Imam bahwa PMI ini tidak punya apa-apa.
Tetapi ketika dibutuhkan untuk tugas tertentu, ya harus siap,” ungkap Gusti
Iskandar.
Dalam tiga tahun terakhir, penyediaan darah di Kalsel telah
mencapai lebih dari 150.000 kantong per tahun, meningkat dibandingkan capaian
sebelumnya yang berada di kisaran 56.000 kantong.
“Dari sisi pelayanan darah, PMI Jawa Timur dinilai memiliki
perkembangan yang patut dipelajari. Ketua Bidang Pelayanan Kesehatan PMI Jawa
Timur, dr. Harsono, menjelaskan karena wilayah Jawa Timur sangat luas, 38
kabupaten/kota, telah dibentuk dimana tiap jejaring terdiri antara 7
kabupaten/kota. Dalam pertemuan secara berkala tiap tigaa bulan sekali,
pertemuan ini juga melibatkan UDD.
Pertemuan membahas berbagai persoalan pelayanan, termasuk
didalamnya UDD. “UDD wajib melapor dan mempertanggungjawabkan kepada Ketua PMI.
Jadi, UDD itu tidak berdiri sendiri,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Jawa Timur, HM.
Yoto S, mengingatkan pentingnya menyelaraskan perencanaan program PMI dengan
mekanisme anggaran pemerintah daerah.
Menurut dia, usulan anggaran harus disiapkan jauh-jauh hari.
Perencanaan untuk tahun anggaran 2028, misalnya, perlu mulai disiapkan sejak
2026 agar dapat dibahas sesuai tahapan penganggaran pemerintah.
Selain perencanaan, pelaporan keuangan juga menjadi bagian
penting yang tidak boleh diabaikan.
Sekretaris PMI Jawa Timur Dwi Suyanto menambahkan, PMI Jatim
terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Salah satu
bentuk dukungan yang dilakukan adalah membantu penanganan kekeringan di 26
kabupaten melalui penyediaan air bersih, dukungan operasional, dan pemantauan
kondisi lapangan.
PMI Jawa Timur juga rutin menggelar pendidikan dan pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas relawan.
Kunjungan tersebut menjadi pengingat bahwa kerja kemanusiaan
tidak cukup hanya bermodal kepedulian. Diperlukan organisasi yang tertata,
relawan yang siap bergerak, anggaran yang dipertanggungjawabkan, serta kerja
sama yang kuat dengan pemerintah.
Sebab, saat masyarakat membutuhkan pertolongan, PMI harus hadir dengan cepat. Urusan administrasi tetap penting, tetapi bantuan kemanusiaan tidak boleh ikut terlambat. Pertemuan PMI Jawa Timur dengan PMI Provinsi Kalsel diakhiri dengan tanya jawab dan tukar cinderamata. (*)

Posting Komentar