Pj. Gubernur Jatim Adhy Karyono (nomo 2 dari kanan) tengah mengikuti Rakor bersama Mendagri dan Kabanas di Hotel Indonesia Jakarta, Senin (4/3/2024)
Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyatakan Jatim siap untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pasokan bahan pangan dalam kondisi aman dan harganya stabil jelang bulan Puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2024.
Hal itu ditegaskan Adhy usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pasokan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI dan Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas), di Ballroom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Senin (4/3).
"Pada intinya kami siap menjalankan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk mengendalikan inflasi yang sebagian besar dipicu dari bahan pangan, seperti beras, cabai, minyak goreng, telur ayam ras," kata Pj. Gubernur Adhy.
Adhy menyampaikan langkah pengendalian inflasi penting dilakukan karena akan sangat berpengaruh besar terhadap psikologi masyarakat secara umum terlebih menjelang bulan suci ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Saat ini pun Pemprov Jatim telah menjalankan sejumlah arahan yang disampaikan oleh Mendagri maupun Kapabanas RI. Diantaranya menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi, mempercepat penyaluran bantuan pangan beras, dan menggelar gerakan pangan murah di 38 Kabupaten/Kota.
"Pemprov Jatim dalam hal ini sudah menjalankan langkah-langkah yang menjadi arahan Mendagri dan Kabapanas untuk pengendalian inflasi di Jawa Timur, dan sampai saat ini pun upaya-upaya itu terus kami lakukan," katanya.
Berdasarkan rilis BPS Jatim, pertumbuhan ekonomi Jatim pada tahun 2023 tumbuh sebesar 4,9% (c to c). Pertumbuhan ekonomi tersebut, lanjutnya, juga diiringi dengan tingkat inflasi yang terkendali sebesar 2,9% (y to d).
"Upaya langkah strategis dan sistematis terus diupayakan untuk mengendalikan inflasi kita," tuturnya.
Beberapa langkah strategis dan sistematis lainnya yang diambil Pemprov Jatim untuk mengendalikan inflasi meliputi menghadapi kelangkaan pupuk, menekan kehilangan hasil pertanian, mengantisipasi dampak perubahan iklim, memperkuat sistem cadangan atau buffersock.
"Kita lakukan dengan memberikan intervensi di beberapa sektor mulai dari antisipasi kelangkaan pupuk, dampak perubahan iklim hingga penguatan buffersock, " jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan untuk menghadapi kelangkaan pupuk, Pemprov Jatim menjalankan beberapa kebijakan seperti mendorong efisiensi pemupukan anorganik dengan menggunakan kombinasi pupuk organik dan anorganik, mengoptimalkan sumber daya lokal seperti pupuk kandang, limbah pertanian untuk pembuatan pupuk organik, melatih masyarakat membuat pupuk organik berbasis bahan baku ini situ.
"Efisiensi pupuk anorganik dengan mengkombinasikan pupuk organik dan anorganik, juga optimalisasi sumber daya lokal untuk pembuatan pupuk organik," imbuhnya. (*)
0Komentar