Pengurus HKTI Jatim Resmi Dilantik, Siap Kawal Swasembada Pangan dan Proses Penyatuan Organisasi
Surabaya, Ragamjatim.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur resmi dilantik hari ini. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan beberapa bulan sebelumnya sebagai bagian dari pelantikan serentak di 38 kota dan kabupaten se-Jawa Timur.
Ketua DPC HKTI Jatim, Arum Sabil, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan kewajiban organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART. “Kami menunaikan kewajiban sebagai pimpinan organisasi sesuai AD/ART. Pelantikan ini bagian dari konsolidasi struktural di seluruh wilayah Jatim,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini tengah dipersiapkan proses penyatuan dua kubu HKTI, yaitu HKTI di bawah pembinaan Prabowo Subianto dengan ketua sebelumnya Fadli Zon, dan HKTI yang dipimpin oleh Moeldoko. “Setelah Munas terakhir, tongkat kepemimpinan dari Mas Fadli Zon telah diserahkan kepada Pak Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian,” jelasnya.
Sudaryono kini dipercaya menjadi ketua umum hasil penyatuan dua kubu HKTI tersebut. Teknis penyatuan dan format struktur organisasi akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN). “HKTI Jawa Timur akan mengikuti arahan dari DPN di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono,” ujarnya.
Dalam konteks ketahanan pangan, HKTI Jatim menegaskan peran strategisnya tak hanya di sektor pertanian, namun juga perkebunan dan peternakan. “Kami tidak hanya mendorong petani untuk menanam, tapi juga memberikan edukasi, advokasi, serta rekomendasi kebijakan,” katanya.
Salah satu fokus utama HKTI Jatim adalah peningkatan bibit unggul, baik untuk tanaman pangan seperti padi dan tebu, maupun untuk peternakan seperti sapi. “Untuk peternakan, kami mendorong program regenerasi bibit unggul melalui inseminasi buatan dan sinkronisasi birahi. Ini penting untuk mengatasi persoalan klasik seperti inses di kalangan peternak,” ujarnya.
Terkait isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat, HKTI menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, organisasi ini tetap aktif memberikan informasi dan masukan. “Tugas HKTI saat ini adalah memastikan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat,” pungkasnya.
Surabaya, Ragamjatim.id — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur resmi dilantik hari ini. Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut atas Surat Keputusan (SK) yang telah diterbitkan beberapa bulan sebelumnya sebagai bagian dari pelantikan serentak di 38 kota dan kabupaten se-Jawa Timur.
Ketua DPC HKTI Jatim, Arum Sabil, menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan kewajiban organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART. “Kami menunaikan kewajiban sebagai pimpinan organisasi sesuai AD/ART. Pelantikan ini bagian dari konsolidasi struktural di seluruh wilayah Jatim,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini tengah dipersiapkan proses penyatuan dua kubu HKTI, yaitu HKTI di bawah pembinaan Prabowo Subianto dengan ketua sebelumnya Fadli Zon, dan HKTI yang dipimpin oleh Moeldoko. “Setelah Munas terakhir, tongkat kepemimpinan dari Mas Fadli Zon telah diserahkan kepada Pak Sudaryono yang juga Wakil Menteri Pertanian,” jelasnya.
Sudaryono kini dipercaya menjadi ketua umum hasil penyatuan dua kubu HKTI tersebut. Teknis penyatuan dan format struktur organisasi akan ditentukan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN). “HKTI Jawa Timur akan mengikuti arahan dari DPN di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono,” ujarnya.
Dalam konteks ketahanan pangan, HKTI Jatim menegaskan peran strategisnya tak hanya di sektor pertanian, namun juga perkebunan dan peternakan. “Kami tidak hanya mendorong petani untuk menanam, tapi juga memberikan edukasi, advokasi, serta rekomendasi kebijakan,” katanya.
Salah satu fokus utama HKTI Jatim adalah peningkatan bibit unggul, baik untuk tanaman pangan seperti padi dan tebu, maupun untuk peternakan seperti sapi. “Untuk peternakan, kami mendorong program regenerasi bibit unggul melalui inseminasi buatan dan sinkronisasi birahi. Ini penting untuk mengatasi persoalan klasik seperti inses di kalangan peternak,” ujarnya.
Terkait isu beras oplosan yang meresahkan masyarakat, HKTI menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Namun demikian, organisasi ini tetap aktif memberikan informasi dan masukan. “Tugas HKTI saat ini adalah memastikan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat,” pungkasnya.
