Di Hadapan 200 Wartawan, Menhan Sjafrie Tegaskan Peran Strategis PWI Jaga Nasionalisme

Bogor, Ragamjatim.id – Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan peran strategis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai garda nasionalisme dan penguat wawasan kebangsaan di tengah situasi global dan nasional yang semakin kompleks.

Penegasan tersebut disampaikan Sjafrie saat memberikan materi dalam kegiatan Retreat PWI di Diklat Bela Negara, Cibodas, Bogor, Sabtu (31/1/2026), yang diikuti sekitar 200 wartawan PWI dari seluruh Indonesia.

Di hadapan insan pers, Sjafrie menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi dan keamanan, tetapi juga perang opini dan perang psikologis yang berlangsung secara masif. Dalam situasi tersebut, pers memiliki peran vital sebagai penentu arah opini publik dan penjaga kepercayaan masyarakat.

“Negara yang kaya ini harus kita jaga bersama. Saat ini kita berada dalam perang opini, di mana orang-orang yang bekerja tulus dan berniat baik justru sering dipandang negatif. Di sinilah PWI memiliki peran penting untuk menjamin opini publik bahwa kita bekerja secara benar dan bertanggung jawab,” tegas Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pesan yang disampaikannya bukan sekadar peringatan, melainkan tantangan sekaligus bentuk kepercayaan negara kepada insan pers agar tetap memegang teguh prinsip profesionalisme dan nasionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Ia menekankan bahwa pers memiliki posisi strategis dalam menjaga keseimbangan informasi di tengah derasnya arus narasi dan kepentingan.

Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga mengingatkan wartawan peserta program Bela Negara untuk tetap menghormati aparat dan birokrasi negara, meskipun terdapat kebijakan atau tindakan yang dinilai belum sepenuhnya proporsional.

“Mereka adalah pihak yang diberi tanggung jawab mengelola persoalan ekonomi dan urusan publik. Kita harus menyadari, saat ini kita juga berada dalam perang psikologis untuk mengidentifikasi praktik-praktik ilegal,” ujarnya.

Sjafrie menegaskan bahwa investigasi jurnalistik tetap mutlak diperlukan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Namun, ia menekankan pentingnya objektivitas dan keberimbangan agar pemberitaan justru mendukung penegakan hukum yang adil, bukan memperkeruh suasana atau melemahkan institusi negara.

Dalam suasana refleksi kebangsaan, Menhan mengibaratkan Indonesia sebagai satu kapal besar yang hanya dapat berlayar dengan selamat apabila seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan kolaborasi, termasuk lintas generasi di tubuh pers nasional.

“Ada wartawan senior dan ada generasi muda. Sejarah Indonesia dibangun atas kebersamaan. Negara akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang menyimpang dari peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya kepada negara,” katanya.

Sjafrie menegaskan bahwa sebagai pejabat negara, dirinya berpegang pada regulasi dan mandat Presiden. Pemerintah, kata dia, akan menjalankan proses verifikasi, klarifikasi, penertiban hingga sanksi administratif, serta tidak ragu menegakkan hukum apabila ketentuan tidak dipatuhi.

Lebih lanjut, Sjafrie menyoroti pentingnya peran generasi muda yang militan, intelektual, dan kapabel dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Ia juga menegaskan amanat Undang-Undang Dasar yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Dalam konteks global, Sjafrie menegaskan posisi konsisten Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina, termasuk kontribusi aktif melalui komunitas internasional dan misi perdamaian.

“Indonesia akan hadir sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian bersama negara-negara sahabat demi stabilitas dan perdamaian Palestina,” ujarnya.

Menutup arahannya, Sjafrie menilai dinamika politik nasional saat ini berada pada fase yang lebih konstruktif. Ia menyebut tidak adanya oposisi yang tajam, melainkan tantangan komunikasi yang kini mulai terbangun dengan lebih baik.

“Ini momentum untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat,” pungkasnya. (*)