PMI Jatim dan DFAT Australia Perkuat Renkon Banjir Bengawan Solo
Surabaya, Ragamjatim.id – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Jatim, BNPB, perwakilan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menggelar forum kolaboratif untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penyusunan rencana kontinjensi (renkon) banjir Bengawan Solo.
Forum ini menjadi langkah strategis memperbarui dokumen renkon sekaligus mengintegrasikan pendekatan aksi antisipatif dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang semakin meningkat.
Dorong Masyarakat Tangguh dan Aksi Antisipatif
Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Jatim, Edy Purwinarto, menegaskan bahwa bencana merupakan risiko yang tidak bisa dihindari, sehingga kesiapsiagaan menjadi kunci utama.
“Kalau boleh kita menawar tentu jangan sampai terjadi bencana. Namun alam tidak bisa diajak berunding. BMKG sudah memberi banyak peringatan, hanya saja kita kadang lengah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam sistem penanggulangan bencana, BPBD menjadi penanggung jawab utama di daerah, sementara PMI bergerak di bawah koordinasi BPBD. Karena itu, membangun masyarakat tangguh yang memahami sistem peringatan dini dinilai sangat penting agar warga mampu menyelamatkan diri sebelum dampak terburuk terjadi.
Program ini merupakan amanah PMI Pusat yang dijalankan bersama BPBD dengan dukungan Pemerintah Australia. Tidak hanya fokus pada tahap tanggap darurat, dukungan donor juga memperkuat aspek mitigasi dan pendanaan kebencanaan di Jawa Timur.
Officer Program Siap Siaga Jatim, Mambaus Suud, menyebut kolaborasi ini menjadi momentum penting untuk mengintegrasikan pendekatan Anticipatory Action/Anticipatory Multi-Purpose Disaster (AA/AMPD) dalam renkon Bengawan Solo.
“Pendekatan ini memanfaatkan informasi peringatan dini untuk melakukan aksi sebelum bencana berdampak luas,” jelasnya.
Jatim Jadi Provinsi Prioritas
Program Manager DFAT Australia, Henry Pirade, menambahkan Jawa Timur menjadi salah satu dari empat provinsi prioritas selain Bali, NTT, dan NTB dalam penguatan sistem kebencanaan.
Sejak 2009, Australia dan Indonesia telah bekerja sama dalam memperkuat sistem manajemen bencana, termasuk melalui dua program Siap Siaga yang dikelola Palladium dan PMI.
“Kami melihat pendekatan antisipatif ini strategis di tengah meningkatnya risiko hidrometeorologi akibat perubahan iklim. Ini tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi juga mengurangi kerugian ekonomi,” ujarnya.
DFAT juga menekankan pentingnya pendekatan inklusif dalam perencanaan, dengan memastikan perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas menjadi bagian utama dalam skema perlindungan.
Renkon Diperbarui, Lima Kabupaten Terdampak
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jatim, Dadang Ichwandi, menjelaskan bahwa renkon Bengawan Solo terakhir disusun pada 2018 dan kini tengah diperbarui.
Lima kabupaten yang masuk wilayah terdampak yakni Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Renkon tersebut disusun berbasis skenario terburuk dengan asumsi dampak terpilah, pemetaan kebutuhan delapan klaster penanganan, serta identifikasi ketersediaan sumber daya lintas lembaga.
“Renkon adalah kesepakatan bersama agar saat tanggap darurat semua sudah tahu siapa berbuat apa,” tegasnya.
Melalui forum ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat sinergi agar dokumen renkon tidak hanya menjadi dokumen administratif, melainkan rencana operasi yang siap dijalankan demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin tangguh menghadapi bencana. (*)
