Fadli Zon, Petani Indonesia Harus Lebih Sejahtera di Tangan Pemimpin ke Depan
JAKARTA - Anggota DPR RI Fadli Zon berharap ke depannya pertanian di Indonesia bisa lebih maju dan petani bisa lebih sejahtera di tangan pemimpin yang baru. Sebab, menurutnya, presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, merupakan seorang kader tani dan pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesi
Diketahui, hari ini 27 April 2024, tepat 51 tahun berdirinya organisasi HKTI. HKTI adalah hasil dari penyatuan 15 organisasi tani. Penyatuan itu dimaksudkan untuk memperkuat pembelaan terhadap kaum tani kita.
“Isu kesejahteraan petani ini memang tak akan pernah usang. Kunci ketersediaan pangan memang adalah kesejahteraan petani. Jika petani tak sejahtera, mereka akan pindah ke profesi lain dan mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian. Ketika itu terjadi, maka masa depan pangan kita akan terancam,” ujar Fadli yang juga sebagai Ketua HKTI dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Sebagai catatan, hingga saat ini orang Indonesia masih tercatat sebagai salah satu pemakan nasi terbesar di dunia. Menurut Statista (2017), konsumsi beras masyarakat Indonesia per kapita adalah 135 kg, lebih tinggi daripada Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan juga Malaysia (81 kg).
Di sisi lain, meskipun jumlah petani padi Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia, namun produksi beras di tanah air terus-menerus tak pernah bisa memenuhi jumlah permintaan. Jumlah produksi dan konsumsi beras berada di posisi perlombaan yang tak sehat. Dengan jumlah penduduk 280 juta, dan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,1-1,4 persen per tahun, produksi beras sulit untuk bisa mengimbangi kenaikan pertumbuhan tersebut.
“Impor juga bukan lagi pilihan murah, karena negara-negara Afrika kini telah tumbuh menjadi pengimpor beras, sementara jumlah negara pemasok beras hanya itu-itu saja. Jadi, jika tak segera melakukan perubahan drastis, kita rawan terhadap krisis pangan,” ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.
“Selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi. Hal itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah”
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ia telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial. Pertama, adalah soal produktivitas. Dirinya setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk
“Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil,” urai Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, dilangsir dari laman Parlementaria DPR RI.
Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Tanpa insentif, orang tentu enggan mempertahankan profesi dalam bidang usaha tani.
Ia pun sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. Hal itu dapat dilakukan, misalnya, mengusulkan agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tiap tahun harus direvisi. Ia membayangkan, selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi. Hal itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah.
“Saat ini, sesudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyesuaian HPP mestinya rutin dilakukan, termasuk HPP 2024 yang saat ini tengah digodok. Ia secara resmi telah mengusulkan HPP gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp6.757. Angka ini berasal dari rumus bahwa HPP harus menjamin 30 persen keuntungan plus 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi gabah per kilogramnya. Dari survey kami, keluarlah angka tadi,” jelas Anggota Komisi I ini.
Selain ini, masih terkait soal insentif, ia juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar. Tujuannya adalah untuk melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tidak jatuh.
Dan ketiga adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Ia berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik, mulai dari beras, sayur, susu, daging, ikan, dan sejenisnya. Program tersebut harus berjalan beriringan dengan program perbaikan produktivitas pertanian kita.
“Kami melihat, program makan siang gratis bisa menjadi ‘big push’ yang akan mendorong gerbong petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha kecil kita. Program ini harus menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana selama ini identik dengan kampanye Pak Prabowo,” pungkasnya. (*)
Diketahui, hari ini 27 April 2024, tepat 51 tahun berdirinya organisasi HKTI. HKTI adalah hasil dari penyatuan 15 organisasi tani. Penyatuan itu dimaksudkan untuk memperkuat pembelaan terhadap kaum tani kita.
“Isu kesejahteraan petani ini memang tak akan pernah usang. Kunci ketersediaan pangan memang adalah kesejahteraan petani. Jika petani tak sejahtera, mereka akan pindah ke profesi lain dan mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan non-pertanian. Ketika itu terjadi, maka masa depan pangan kita akan terancam,” ujar Fadli yang juga sebagai Ketua HKTI dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Sebagai catatan, hingga saat ini orang Indonesia masih tercatat sebagai salah satu pemakan nasi terbesar di dunia. Menurut Statista (2017), konsumsi beras masyarakat Indonesia per kapita adalah 135 kg, lebih tinggi daripada Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan juga Malaysia (81 kg).
Di sisi lain, meskipun jumlah petani padi Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia, namun produksi beras di tanah air terus-menerus tak pernah bisa memenuhi jumlah permintaan. Jumlah produksi dan konsumsi beras berada di posisi perlombaan yang tak sehat. Dengan jumlah penduduk 280 juta, dan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,1-1,4 persen per tahun, produksi beras sulit untuk bisa mengimbangi kenaikan pertumbuhan tersebut.
“Impor juga bukan lagi pilihan murah, karena negara-negara Afrika kini telah tumbuh menjadi pengimpor beras, sementara jumlah negara pemasok beras hanya itu-itu saja. Jadi, jika tak segera melakukan perubahan drastis, kita rawan terhadap krisis pangan,” ujar Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI ini.
“Selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi. Hal itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah”
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ia telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial. Pertama, adalah soal produktivitas. Dirinya setidaknya menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk
“Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil,” urai Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, dilangsir dari laman Parlementaria DPR RI.
Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Tanpa insentif, orang tentu enggan mempertahankan profesi dalam bidang usaha tani.
Ia pun sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. Hal itu dapat dilakukan, misalnya, mengusulkan agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tiap tahun harus direvisi. Ia membayangkan, selama bertahun-tahun HPP tak pernah direvisi. Hal itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah.
“Saat ini, sesudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas), penyesuaian HPP mestinya rutin dilakukan, termasuk HPP 2024 yang saat ini tengah digodok. Ia secara resmi telah mengusulkan HPP gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp6.757. Angka ini berasal dari rumus bahwa HPP harus menjamin 30 persen keuntungan plus 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi gabah per kilogramnya. Dari survey kami, keluarlah angka tadi,” jelas Anggota Komisi I ini.
Selain ini, masih terkait soal insentif, ia juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan. Kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN. Harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar. Tujuannya adalah untuk melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tidak jatuh.
Dan ketiga adalah soal pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri. Pemerintahan Prabowo-Gibran akan meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Ia berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik, mulai dari beras, sayur, susu, daging, ikan, dan sejenisnya. Program tersebut harus berjalan beriringan dengan program perbaikan produktivitas pertanian kita.
“Kami melihat, program makan siang gratis bisa menjadi ‘big push’ yang akan mendorong gerbong petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha kecil kita. Program ini harus menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana selama ini identik dengan kampanye Pak Prabowo,” pungkasnya. (*)
