Atasi Banjir hingga Kemiskinan, Bupati Jember Bentuk Dua Satgas Strategis

Jember, Ragamjatim.id – Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah tegas dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah setiap musim penghujan. Bupati Jember Gus Fawait mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Infrastruktur dan Tata Ruang sebagai solusi komprehensif lintas sektoral, Sabtu (31/1/2026).

Pengumuman tersebut disampaikan di Pendopo Wahyawibawagraha, bersamaan dengan inisiasi pembentukan Satgas Pengetasan Kemiskinan, Stunting, serta Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB). Dua satgas ini dirancang sebagai langkah strategis untuk menjawab persoalan struktural yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di Kabupaten Jember.

Terkait Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang, Gus Fawait menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa lagi dibebankan hanya pada satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, banjir di Jember memiliki karakteristik berbeda di setiap titik, sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor.

“Ego sektoral harus kita pangkas. Kalau tidak, masalah banjir ini akan terus berulang tanpa solusi tuntas,” tegasnya.

Ia membeberkan sejumlah faktor utama penyebab banjir. Pertama, masalah infrastruktur, seperti saluran air dan gorong-gorong yang sudah tidak memadai atau tersumbat akibat minimnya pemeliharaan.

Kedua, anomali debit air. Di beberapa wilayah, infrastruktur sebenarnya relatif baik, namun curah hujan ekstrem membuat debit air melampaui kapasitas tampung.

Masalah paling krusial, menurut Gus Fawait, adalah pembangunan perumahan di kawasan bantaran sungai. Ia menyoroti adanya anomali serius, yakni bangunan yang berdiri di area resapan atau perlindungan sungai, namun justru memiliki sertifikat.

“Kami menemukan perumahan dibangun tepat di bantaran sungai dan anehnya memiliki sertifikat. Mau diperbaiki seperti apa pun drainasenya, kalau lokasinya di situ pasti akan tetap banjir,” ujarnya.

Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang nantinya bertugas memetakan kewenangan jalan dan saluran air, mengingat aset di Jember tersebar pada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, desa, hingga BUMN seperti PTPN dan Perhutani.

Gus Fawait menegaskan tidak akan ragu mengambil langkah hukum terukur terhadap pelanggaran tata ruang oleh pengembang, termasuk opsi relokasi.

“Indonesia adalah negara hukum. Jika ditemukan kesalahan tata ruang yang fatal, kami akan meminta developer untuk merelokasi. Keselamatan dan kepentingan warga Jember adalah prioritas,” tandasnya.

Untuk memantapkan kerja satgas, Gus Fawait menunjuk Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi sebagai Ketua Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang.

Sementara itu, terkait Satgas Pengetasan Kemiskinan, Stunting, dan AKI-AKB, Gus Fawait menekankan bahwa kondisi kemiskinan di Jember membutuhkan penanganan luar biasa. Berdasarkan data satu dekade terakhir, angka kemiskinan absolut Jember tertinggi kedua di Jawa Timur, sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebagai yang tertinggi se-provinsi.

“Masalah kemiskinan yang sistemik tidak akan selesai jika hanya diserahkan pada satu OPD, misalnya Dinas Sosial,” ujarnya.

Menurut Gus Fawait, kemiskinan merupakan akar dari berbagai persoalan sosial, termasuk tingginya angka stunting serta AKI-AKB. Karena itu, pendekatan kolaboratif lintas sektor menjadi kunci.

“Kita butuh langkah out of the box dan kerja kolaboratif yang solid, bukan kebijakan dengan ego sektoral,” tegasnya.

Salah satu poin penting dalam pembentukan satgas ini adalah integrasi dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan bagian dari visi Presiden RI. Jember diproyeksikan menjadi daerah dengan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbanyak, sebagai pengungkit penurunan stunting dan penguatan gizi masyarakat.

Dengan pembentukan dua satgas strategis ini, Pemkab Jember berharap penanganan banjir dan kemiskinan tidak lagi bersifat parsial, melainkan terintegrasi, terukur, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan warga.(*)