Jairi Irawan Soroti Profesionalisme Media di Tengah Banjir Informasi Digital

Blitar, Ragamjatim.id - Arus informasi di era digital kini melaju tanpa rem. Cepat, masif, dan sering kali keruh. Situasi inilah yang menjadi sorotan utama dalam diskusi publik yang digelar anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi Golkar, Jairi Irawan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jumat (20/02/2026). Puluhan jurnalis hadir dari berbagai platform, mulai media cetak, daring, televisi hingga radio. Forum terasa hangat, terbuka, dan penuh silang gagasan.

Dalam diskusi itu, Jairi menegaskan bahwa di tengah derasnya konten media sosial, peran pers profesional justru semakin vital. Media, menurutnya, bukan hanya penyampai kabar, tetapi penyangga akal sehat publik.

“Kecepatan memang penting, tetapi akurasi jauh lebih menentukan. Informasi yang tidak diverifikasi bisa memicu kegaduhan. Di sinilah media arus utama diuji integritasnya,” ujarnya.

Ia menyoroti perubahan drastis pola konsumsi informasi masyarakat. Jika dahulu publik menunggu edisi cetak atau siaran berita terjadwal, kini satu unggahan media sosial dapat membentuk opini dalam hitungan menit. Algoritma bekerja lebih cepat daripada ruang redaksi.

Namun bagi politisi Golkar tersebut, kondisi ini bukan sekadar ancaman. Ia menyebutnya sebagai dua sisi mata uang.

Jairi menilai derasnya arus digital menghadirkan tantangan serius berupa hoaks dan opini tanpa basis data. Informasi setengah matang dapat menyebar sebelum sempat diverifikasi.

Di sisi lain, media profesional memiliki peluang memperluas jangkauan melalui optimalisasi kanal digital, tanpa meninggalkan kaidah jurnalistik.

“Adaptasi itu wajib, tetapi prinsip verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan tidak boleh ditawar,” tegas Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim itu.

Baginya, transformasi digital harus menjadi kendaraan, bukan pengganti fondasi etik jurnalistik.

Sejumlah jurnalis juga mengangkat isu keberlanjutan bisnis media di tengah persaingan dengan konten kreator independen. Selain itu, muncul pula pertanyaan tentang pentingnya sinergi dengan legislatif agar program pembangunan tersampaikan secara utuh dan tidak terfragmentasi.

Menanggapi hal tersebut, Jairi menegaskan komitmennya menjaga komunikasi terbuka dan profesional dengan insan pers. Ia menyebut media sebagai mitra kritis dalam proses evaluasi kebijakan publik.

“Relasi legislatif dan media harus sehat. Kritik yang konstruktif justru memperkaya proses pengambilan keputusan,” katanya.

Diskusi ditutup dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Namun substansi yang mengemuka jauh lebih penting daripada dokumentasi. Forum itu diharapkan menjadi ruang kolaborasi berkelanjutan antara wakil rakyat dan jurnalis.

Di tengah derasnya arus media sosial yang tak terbendung, profesionalisme menjadi jangkar. Tanpa itu, informasi mudah terombang ambing. Dengan itu, publik tetap memiliki kompas.

Dan di Blitar, sore itu, percakapan tentang kompas tersebut kembali ditegaskan.(*)