Khofifah Salurkan Bansos Rp7,7 Miliar di Pasuruan, Perkuat Ketahanan Sosial dan Ekonomi 2026
Pasuruan, Ragamjatim.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat senilai Rp7.735.250.000 dalam kegiatan Sapa Bansos di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Penyaluran ini menjadi bansos pertama pada Tahun Anggaran 2026 dan merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan sosial sekaligus ekonomi masyarakat rentan di Jawa Timur.
Dari total anggaran tersebut, alokasi Tahap I di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp4.589.450.000. Dana tersebut bersumber dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur, serta dukungan BUMD Jatim.
PKH Plus dan Kemiskinan Ekstrem Jadi Fokus Utama
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga dengan nominal Rp500 ribu per keluarga. Total anggaran yang tersalurkan pada tahap pertama ini sebesar Rp873.500.000.
Program PKH Plus sendiri dirancang dalam empat tahap sepanjang 2026 dengan total anggaran Rp3.494.000.000.
Sementara itu, Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I mencapai Rp2.254.500.000 yang disalurkan kepada 1.503 jiwa penerima manfaat.
Pada kelompok rentan lainnya, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima. Masing-masing menerima Rp900 ribu dengan total anggaran Rp74.700.000.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Kelompok Rentan
Tak hanya perlindungan sosial, Pemprov Jatim juga mendorong penguatan ekonomi produktif.
Melalui program KIP Putri Jawara, bantuan sebesar Rp300.000.000 disalurkan kepada 100 perempuan penerima manfaat. Program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian ekonomi perempuan.
Selain itu, KIP PPKS Jawara menyalurkan Rp30.000.000 kepada 10 penerima manfaat sebagai bagian dari penguatan ekonomi kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Penguatan Pilar Sosial dan Ekonomi Desa
Pemprov Jatim turut memberikan dukungan kepada 182 pilar sosial dengan nilai Rp100.400.000 pada Tahap I.
Penguatan ekonomi desa juga menjadi perhatian. Bantuan sebesar Rp941.350.000 disalurkan untuk BUMDesa, Desa Berdaya, dan program Jatim Puspa. Ditambah zakat produktif BUMD sebesar Rp15.000.000 yang diberikan kepada 30 penerima manfaat.
Langkah ini menjadi sinyal bahwa pendekatan bansos tidak lagi hanya bersifat karitatif, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.
Strategi Terintegrasi Perlindungan dan Pemberdayaan
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa bansos tahun ini dirancang secara terintegrasi antara perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi desa.
Menurutnya, masyarakat rentan tidak cukup hanya dilindungi, tetapi juga perlu didorong agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara bertahap.
Model pendekatan ini diharapkan menciptakan efek domino ekonomi, dari keluarga penerima manfaat hingga ke level desa.
Pemkab Pasuruan Apresiasi Sinergi Provinsi
Bupati Pasuruan, Mochamad Rusdi Sutejo, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Jatim.
Menurutnya, bantuan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasuruan.
Kolaborasi lintas level pemerintahan dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan sosial di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
Bansos Sebagai Instrumen Stabilitas Sosial
Penyaluran bansos awal 2026 ini menjadi pijakan penting bagi Pemprov Jatim dalam menjaga stabilitas sosial. Di tengah tantangan ekonomi global dan dinamika harga kebutuhan pokok, intervensi pemerintah menjadi bantalan yang menjaga daya beli masyarakat tetap stabil.
Pendekatan yang memadukan bantuan langsung dan pemberdayaan ekonomi desa menunjukkan arah kebijakan yang lebih strategis, bukan sekadar respons jangka pendek.
Dengan total Rp7,7 miliar lebih yang disalurkan, Kabupaten Pasuruan menjadi titik awal penguatan ketahanan sosial Jawa Timur di tahun 2026.(*)
Posting Komentar