PMI Gandeng Timor-Leste Tingkatkan Layanan Kemanusiaan Lintas Negara

Jakarta, Ragamjatim.id - Kerja sama kemanusiaan lintas negara diperkuat setelah Palang Merah Indonesia (PMI) dan Cruz Vermelha de Timor-Leste (CVTL) menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Kamis (23/4), untuk meningkatkan kapasitas organisasi dan layanan kemanusiaan di wilayah perbatasan kedua negara.

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, bersama Presiden CVTL, Madalena Fernandes Melo Hanja Costa Soares, di Markas Pusat PMI. Kegiatan ini turut disaksikan Wakil Ketua Umum PMI Nanan Soekarna dan Sekretaris Jenderal CVTL Agapito da Silva.

Sejumlah pihak juga hadir dalam acara tersebut, antara lain perwakilan Kedutaan Besar Timor-Leste di Jakarta Roberto Sarmento de Oliveira Soares, serta mitra Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, seperti Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC), Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Palang Merah Australia, dan Palang Merah Amerika.

Jusuf Kalla menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat solidaritas kemanusiaan antarnegara, khususnya bagi Indonesia dan Timor-Leste sebagai negara bertetangga.

Ia menyatakan, kedua organisasi dapat saling membantu dalam situasi darurat tanpa dibatasi oleh batas wilayah negara.

Sementara itu, Presiden CVTL Madalena Fernandes Melo Hanja Costa Soares menyoroti kedekatan geografis dan kesamaan budaya antara masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, dengan Timor-Leste.

Menurutnya, kerja sama ini juga akan memperkuat kapasitas relawan melalui berbagai program pelatihan guna meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi kemanusiaan.

MoU tersebut menjadi kerangka kerja sama kedua organisasi dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi, terutama dalam membangun ketangguhan masyarakat di wilayah perbatasan.

Ruang lingkup kerja sama meliputi manajemen risiko bencana, penanganan krisis kesehatan, pengurangan risiko kesehatan masyarakat, pengelolaan relawan, layanan donor darah, pertolongan pertama, pemulihan hubungan keluarga, penyediaan air dan sanitasi, hingga diplomasi kemanusiaan dan manajemen logistik.

Selain itu, kedua pihak juga berkomitmen untuk mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan, termasuk dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Nota kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan implementasi yang akan ditindaklanjuti melalui kerja sama teknis sesuai kebutuhan di lapangan. (*)