DPRD Surabaya Minta Pemkot Stop Biarkan Aset Menganggur, Targetkan Jadi Penopang APBD

Surabaya, Ragamjatim.id – DPRD Kota Surabaya menegaskan pentingnya langkah konkret Pemerintah Kota Surabaya dalam mengoptimalkan aset daerah yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah. Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, aset milik Pemkot diminta tidak lagi dibiarkan “mati” tanpa nilai ekonomi.

Ketua DPRD Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menilai masih banyak lahan maupun fasilitas milik pemerintah kota yang sebenarnya memiliki potensi besar menjadi sumber pendapatan baru jika dikelola secara profesional dan berpihak pada ekonomi rakyat.

“Lahan-lahan milik Pemkot yang tidak terpakai seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sistem sewa sesuai nilai ekonominya. Ini bisa menjadi ruang bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang,” ujar pria yang akrab disapa Kaji Ipuk, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, optimalisasi aset tidak boleh lagi sekadar menjadi wacana tahunan tanpa realisasi nyata. DPRD mendorong Pemkot mulai melakukan pendataan menyeluruh terhadap aset-aset tidak produktif untuk kemudian disiapkan menjadi instrumen penguatan fiskal daerah.

Kaji Ipuk menilai langkah tersebut penting agar Surabaya tidak terlalu bergantung pada sumber pendapatan konvensional. Ia menyebut aset daerah yang dikelola tepat justru dapat menjadi mesin ekonomi baru sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Tak hanya lahan kosong, DPRD juga menyoroti pemanfaatan ruang publik seperti taman kota dan titik strategis lainnya yang dinilai masih bisa dioptimalkan melalui penataan reklame yang lebih modern dan tertib.

“Kalau ditata dengan baik, aset publik seperti taman juga bisa menghasilkan pemasukan bagi daerah tanpa menghilangkan fungsi utamanya,” katanya.

Dorongan DPRD ini muncul seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan kota dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, legislatif mulai mendorong pendekatan fiskal yang lebih progresif, termasuk membuka opsi pembiayaan alternatif.

Terkait kemungkinan penggunaan skema pinjaman, Kaji Ipuk menegaskan DPRD tidak menutup peluang tersebut selama digunakan untuk proyek yang produktif dan memiliki nilai investasi jangka panjang.

“Pinjaman alternatif bisa dipertimbangkan kalau dipakai untuk sesuatu yang nilainya berkembang. Jadi bukan beban, tapi justru menjadi keuntungan untuk daerah,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu, mengenai target APBD Surabaya yang diproyeksikan menembus Rp20 triliun pada 2029, DPRD menyebut pembahasannya masih akan dilakukan lebih lanjut bersama Pemkot Surabaya. Kaji Ipuk mengisyaratkan perlunya formulasi strategi yang matang agar target tersebut realistis dan terukur.

“Masih baru dilantik, nanti kita bahas bersama secara detail,” ujarnya singkat.

DPRD Surabaya menilai penguatan pendapatan melalui optimalisasi aset menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Selain meningkatkan kas daerah, strategi tersebut juga diharapkan mampu menciptakan efek ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku UMKM di Kota Pahlawan. (*)