Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah

Anak sekolah dasar di desa terpencil belajar dengan keterbatasan alat tulis

Ada ironi yang terlalu tajam untuk sekadar disebut kebetulan: ketika sebuah bangsa menggaungkan “pendidikan gratis”, seorang anak justru kehabisan harapan karena tak memiliki buku tulis dan pulpen. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tak ingin belajar, tetapi karena pintu masuk menuju pengetahuan yang bagi sebagian orang nyaris tak terlihat terkunci oleh harga yang bagi keluarganya terasa setinggi langit.

Tragedi di Kabupaten Ngada itu bukan sekadar kabar duka. Ia seperti cermin retak yang memantulkan wajah kita sendiri wajah sebuah negeri yang gemar merayakan angka, tetapi sering lupa membaca cerita di baliknya. Kita bangga pada statistik partisipasi sekolah, pada grafik anggaran pendidikan yang menanjak, pada jargon “akses merata”.

Namun di sudut-sudut yang jauh dari pusat sorotan, ada anak-anak yang belajar satu pelajaran paling awal: bahwa menjadi miskin berarti harus meminta maaf pada dunia.

Nilai buku tulis dan pulpen itu mungkin setara dengan sebungkus rokok. Perbandingan yang terdengar sepele, tetapi justru di situlah letak absurditasnya. Di satu sisi, kita hidup dalam ekonomi yang mampu menggerakkan konsumsi miliaran rupiah setiap hari. Di sisi lain, ada keluarga yang harus menimbang ulang pengeluaran sekecil itu, seolah sedang memilih antara makan hari ini atau mimpi esok pagi.

Pernyataan demi pernyataan pun bermunculan. Ada yang menyebutnya “cambuk empati”, ada yang menyebutnya “alarm keras”. Kalimat-kalimat itu rapi, terukur, dan mudah dikutip. Tetapi seperti gema di ruang kosong, ia sering berhenti di sana menggetarkan sesaat, lalu menghilang tanpa jejak di ruang kelas yang sesungguhnya membutuhkan perubahan.

Satire paling pahit dari semua ini adalah paradoks yang kita pelihara bersama. Sekolah disebut gratis, tetapi daftar kebutuhan terus memanjang seperti antrean tanpa ujung. Buku paket terbatas, alat tulis jadi urusan keluarga, seragam punya standar tertentu, dan iuran “sukarela” hadir sebagai tamu tak diundang. Kata “sukarela” terdengar ringan, tetapi bagi banyak keluarga, ia adalah beban yang dibungkus sopan santun.

Di tengah semua itu, guru berdiri di garis depan sering kali tanpa perlindungan yang memadai. Mereka ingin membantu, tetapi dibatasi aturan. Mereka ingin memahami, tetapi dikejar target administratif. Sistem menuntut mereka menjadi pengajar, konselor, sekaligus penjaga harapan, tanpa benar-benar memberi alat yang cukup. Sementara itu, negara hadir lewat regulasi yang rapi di atas kertas, namun kerap tersesat dalam perjalanan menuju kenyataan.

Kita juga sering terburu-buru memberi label: ini soal kemiskinan, ini soal kesehatan mental. Padahal keduanya saling terjalin seperti benang kusut. Anak-anak tidak tumbuh dalam ruang hampa. Tekanan ekonomi, ekspektasi sekolah, dan rasa ingin “tidak berbeda” dari teman-temannya menciptakan beban yang tak selalu terlihat. Beban itu sunyi, tidak berisik, tetapi perlahan menggerus.

Ketika seorang anak meninggalkan pesan terakhirnya, itu bukan sekadar catatan. Itu adalah bahasa terakhir yang ia temukan sebuah upaya kecil untuk dimengerti di dunia yang terlalu sibuk menghitung angka. Betapa getirnya kenyataan ketika seorang anak merasa tak ada lagi cara lain untuk didengar.

Respons publik menunjukkan bahwa empati belum punah. Kita masih bisa tergerak, masih bisa marah, masih bisa berduka bersama. Tetapi empati yang hidup hanya selama satu siklus berita ibarat hujan tipis di musim kemarau menyentuh tanah, tetapi tak cukup untuk menghidupkan kembali yang telah layu.

Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa tragedi seperti ini bukan hal baru. Ia hanya menjadi terlihat ketika kebetulan tersorot. Di luar itu, ada banyak kisah serupa yang berjalan diam-diam, tanpa headline, tanpa sorotan kamera. Mereka tidak viral, tetapi nyata.

Lalu kita berbicara tentang masa depan. Tentang generasi emas. Tentang daya saing global. Semua terdengar megah, seperti panggung besar dengan lampu sorot terang. Namun panggung itu berdiri di atas fondasi yang rapuh jika kebutuhan paling dasar saja belum terpenuhi. Kita menuntut literasi, tetapi lupa menyediakan kertas. Kita mengukur prestasi, tetapi abai pada alat untuk mencapainya.

Perubahan tentu tidak sesederhana menambah angka anggaran. Ia menuntut sesuatu yang lebih mendasar: kepekaan yang benar-benar bekerja. Data kemiskinan harus hidup, bukan sekadar angka yang diperbarui di layar. Bantuan harus tiba sebelum kebutuhan berubah menjadi putus asa. Sekolah harus menjadi ruang aman, bukan tempat di mana anak-anak diam-diam merasa tertinggal karena hal yang tidak mereka pilih.

Dan yang sering luput, dukungan psikososial bukanlah pelengkap ia adalah fondasi. Anak-anak tidak hanya butuh buku dan pena, tetapi juga ruang untuk merasa cukup, merasa dilihat, dan merasa tidak sendirian.

Anak itu telah pergi. Ia tidak membawa buku tulis, tidak membawa pulpen hanya membawa pertanyaan yang kini menggantung di udara, menunggu dijawab oleh kita semua.

Apakah kita akan terus menghitung anggaran dengan teliti, sambil berharap tragedi seperti ini tidak terulang? Atau mulai berani menghitung sesuatu yang lebih sunyi, tetapi jauh lebih berharga: nyawa yang seharusnya tidak pernah hilang?
Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah
  • Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah
  • Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah
  • Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah
  • Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah
  • Ironi Pendidikan Gratis di Indonesia: Saat Buku Tulis dan Pulpen Jadi Barang Mewah

Posting Komentar