Perpres Logistik Terbit, Pemerintah Percepat Integrasi dan Digitalisasi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkuat ekosistem logistik nasional guna menekan biaya distribusi dan meningkatkan daya saing ekonomi. Penugasan tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional yang diundangkan pada 16 Juli 2026.

Airlangga mengatakan, penguatan ekosistem logistik menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang di Indonesia. Melalui perpres tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan percepatan transformasi sistem logistik nasional.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi,” ujar Airlangga.

Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, biaya logistik nasional tercatat sekitar 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022. Pemerintah menargetkan angka tersebut turun secara bertahap hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Perpres Nomor 41 Tahun 2026 memuat tiga strategi utama, yakni penguatan infrastruktur konektivitas dan sarana penunjang logistik, integrasi serta digitalisasi layanan, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) serta penyedia jasa logistik.

Salah satu langkah yang didorong pemerintah adalah pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE). Platform tersebut akan diperkuat melalui digitalisasi menyeluruh untuk mengintegrasikan layanan logistik dari hulu hingga hilir.

Airlangga menyebutkan, penerapan NLE selama ini telah berkontribusi terhadap pengurangan biaya logistik hingga 17 persen dan pemangkasan waktu layanan hingga 73 persen. Pengembangan selanjutnya diarahkan untuk memperluas integrasi layanan yang sebelumnya berfokus pada perizinan antarpelaku usaha dan pemerintah serta antarlembaga pemerintah.

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat atau dry port, termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Fasilitas tersebut diharapkan dapat mendekatkan layanan kepabeanan ke kawasan industri sekaligus mengurangi beban truk di jalan raya.

Selain itu, integrasi transportasi jalan, kereta api, dan laut menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang. Pemerintah juga membuka akses Kredit Industri Padat Karya (KIPK) bagi sektor transportasi dan pergudangan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026. Pembiayaan tersebut diharapkan mendukung peremajaan armada truk dan meningkatkan kualitas layanan angkutan.

Penguatan kompetensi tenaga kerja logistik turut dilakukan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas penyedia jasa

Airlangga berharap koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan perpres tersebut dapat membantu menurunkan biaya logistik hingga 8 persen. Efisiensi distribusi diharapkan meningkatkan daya saing produk ekspor sekaligus menjaga keterjangkauan harga barang di pasar domestik. (ais)