APBD Jatim 2027 Disepakati, Khofifah Fokus Kesejahteraan

SURABAYA – Penguatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu arah utama pembangunan Jawa Timur pada 2027. Komitmen tersebut tercermin dalam kesepakatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama DPRD Jatim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Selasa (11/11). Raperda APBD 2027 yang disepakati memiliki nilai belanja daerah sebesar Rp27,636 triliun.

Melalui anggaran tersebut, Pemprov Jatim berupaya memastikan berbagai program pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Gubernur Khofifah menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan dan pencermatan Badan Anggaran (Banggar), fraksi, serta komisi DPRD Jatim, sejumlah penyesuaian dilakukan terhadap alokasi belanja daerah.

Salah satunya melalui pengurangan pengeluaran pembiayaan Dana Cadangan sebesar Rp75 miliar. Dari rencana awal Rp275 miliar, alokasi pada 2027 disesuaikan menjadi Rp200 miliar.

Meski demikian, total Dana Cadangan hingga akhir 2029 tetap dipertahankan sebesar Rp600 miliar, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Selain itu, efisiensi belanja pegawai juga dilakukan untuk memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi belanja prioritas pembangunan.

Khofifah menegaskan, struktur APBD Jatim 2027 yang telah disepakati terdiri atas pendapatan daerah sebesar Rp26,545 triliun, belanja daerah Rp27,636 triliun, serta defisit sebesar Rp1,090 triliun.

Sementara itu, pembiayaan netto ditetapkan sebesar Rp1,090 triliun. Dengan komposisi tersebut, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diproyeksikan sebesar nol rupiah.

“Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 bertujuan memastikan ketercapaian target prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui kebijakan anggaran yang telah disusun berdasarkan RKPD serta KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027,” ungkap Khofifah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas kerja sama selama proses pembahasan anggaran.

Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan anggaran daerah dapat berjalan sesuai kebutuhan pembangunan.

Sembilan Prioritas Pembangunan

Khofifah menjelaskan, penyusunan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur.

Prioritas tersebut mencakup percepatan pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan, perluasan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah dan intraaglomerasi yang modern, terpadu, berkualitas, dan berkeadilan.

Pemprov Jatim juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan.

Di sektor sumber daya manusia, pembangunan diarahkan pada penguatan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas, merata, serta berkeadilan. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan yang berkualitas, mudah diakses, dan merata.

Prioritas lainnya meliputi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, berdaya guna, dan partisipatif.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menjaga keharmonisan dan inklusivitas masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

“Seluruh prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” jelas Khofifah.

Dengan disepakatinya Raperda APBD 2027, pemerintah daerah berharap berbagai program prioritas dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur. (ais)