Desa Mandiri Jatim Tembus 5.188, Tertinggi Nasional

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

SURABAYA – Jawa Timur semakin mengukuhkan posisinya sebagai provinsi dengan jumlah Desa Mandiri terbanyak di Indonesia. Hingga akhir 2026, jumlah Desa Mandiri di Jatim mencapai 5.188 desa atau meningkat 472 desa dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 4.716 desa.

Capaian tersebut menyumbang 22,16 persen dari total 23.409 Desa Mandiri di Indonesia. Jawa Timur berada di posisi teratas, disusul Jawa Barat dengan 3.064 desa dan Jawa Tengah sebanyak 2.768 desa.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta masyarakat yang dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian desa melalui pengembangan potensi lokal dan semangat gotong royong.

Menurut Khofifah, peningkatan status desa harus diikuti dengan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat, terutama melalui peningkatan kesejahteraan, penguatan ekonomi lokal, serta terbukanya lapangan pekerjaan di perdesaan

“Alhamdulillah, lebih dari dua pertiga desa di Jawa Timur kini berstatus mandiri. Saya ingin kemajuan itu terasa sampai ke rumah-rumah warga. Petani lebih mudah menjual hasil panen, ibu-ibu yang merintis usaha mendapat pelanggan baru, dan anak muda punya pilihan untuk bekerja di kampung halamannya sendiri,” ujar Khofifah, Jumat (13/11/2026).

Penetapan status tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026.

Dari total 7.721 desa di Jawa Timur, sebanyak 5.188 desa berstatus mandiri, 2.110 desa berstatus maju, dan 423 desa masih berstatus berkembang.

Jumlah desa berkembang mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai 566 desa. Sementara itu, sepanjang periode 2021–2026, Jawa Timur mencatatkan nol Desa Tertinggal dan nol Desa Sangat Tertinggal.

Tren peningkatan Desa Mandiri di Jatim juga terlihat konsisten dalam enam tahun terakhir. Pada 2021, jumlahnya baru mencapai 697 desa. Kemudian meningkat menjadi 1.490 desa pada 2022, sebanyak 2.800 desa pada 2023, dan 4.019 desa pada 2024.

Pada 2025, jumlah tersebut bertambah menjadi 4.716 desa hingga akhirnya mencapai 5.188 desa pada 2026. Dengan demikian, dalam kurun enam tahun, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur meningkat lebih dari tujuh kali lipat.

Meski mencatatkan peningkatan signifikan, Khofifah mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan 423 desa yang masih berstatus berkembang. Ia meminta agar intervensi pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat di masing-masing desa.

“Untuk 423 desa yang masih berstatus berkembang, mari kita mulai dengan mendengarkan warganya. Di satu desa, yang paling dibutuhkan mungkin layanan dasar yang lebih mudah dijangkau. Di desa lain, warga perlu pendampingan untuk mengelola usaha bersama. Dari situlah kita menentukan apa yang perlu dikerjakan lebih dulu,” tuturnya.

Untuk memperkuat kemandirian desa, Pemprov Jatim menjalankan Program Desa Berdaya yang diarahkan untuk mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penghasilan masyarakat.

Program tersebut mencakup pengembangan desa tematik, wisata desa, ketahanan pangan, hingga usaha ekonomi kreatif. Sepanjang 2021–2026, Program Desa Berdaya telah menjangkau 588 desa di 29 kabupaten dan satu kota dengan total anggaran Rp58,8 miliar. Khusus pada 2026, dialokasikan Rp5 miliar untuk 50 desa.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui Program Jatim Puspa (Pemberdayaan Usaha Perempuan). Program ini memberikan stimulan modal usaha dan pendampingan kepada perempuan di perdesaan untuk mengembangkan usaha produktif sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga.

Sepanjang 2020–2026, Jatim Puspa telah menjangkau 35.482 keluarga penerima manfaat di 842 desa dengan dukungan anggaran kumulatif Rp105,05 miliar.

Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran Rp85,05 miliar untuk pemberdayaan 1.001 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam periode yang sama. Pengembangan unit usaha meliputi sektor pertanian dan pangan, perdagangan dan jasa, pengelolaan sampah, hingga pariwisata.

Melalui berbagai program tersebut, BUM Desa diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, memperluas akses pasar produk masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa.

Khofifah menegaskan, penguatan ekonomi desa harus diarahkan pada penciptaan nilai tambah. Karena itu, masyarakat desa didorong tidak hanya menjual hasil bumi dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga mengembangkan pengolahan produk agar memiliki nilai jual lebih tinggi.

Dengan demikian, capaian 5.188 Desa Mandiri di Jawa Timur diharapkan tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi juga mencerminkan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat hingga ke tingkat desa. (ais)