Gubernur Khofifah Buka Bimtek Sekolah Rakyat se-Jatim, Tekankan Penguatan Pengasuhan dan Sinergi Daerah
Surabaya, Ragamjatim.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Jumat (16/1).
Kegiatan tersebut diikuti oleh 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, serta 86 Wali Asuh dari seluruh Sekolah Rakyat yang tersebar di Jawa Timur. Bimtek ini menjadi forum strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan berbasis asrama yang saat ini terus dikembangkan oleh pemerintah.
Dihadiri Dua Menteri, Perkuat Program Sekolah Rakyat
Bimtek Sekolah Rakyat se-Jatim ini turut dihadiri Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf selaku penanggung jawab program Sekolah Rakyat secara nasional serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi sebagai leading sector pengasuhan anak.
Kehadiran dua menteri tersebut mempertegas komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan optimal, baik dari sisi akademik, pengasuhan, maupun perlindungan anak.
Pemprov Jatim Proaktif Tingkatkan Kompetensi Pengelola SR
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa penyelenggaraan Bimtek ini merupakan wujud sikap proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kapasitas Kepala Sekolah, Wali Asuh, dan Wali Asrama Sekolah Rakyat.
“Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik,” ujar Khofifah.
Ia berharap Bimtek ini menjadi pijakan penting untuk memastikan kualitas pengelolaan Sekolah Rakyat selaras dengan dinamika sosial yang beragam, sehingga setiap potensi persoalan dapat dimitigasi secara komprehensif.
Jawa Timur Miliki Sekolah Rakyat Terbanyak di Indonesia
Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 26 SR. Jumlah tersebut seiring dengan jumlah peserta didik SR terbanyak secara nasional yang mencapai 2.249 siswa.
Ribuan siswa tersebut terbagi dalam 98 rombongan belajar (rombel), dengan rincian 15 rombel jenjang SD, 35 rombel jenjang SMP, dan 48 rombel jenjang SMA.
“Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses, dan pendorong bahwa SR di Jatim ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi yang brilian dan berlian,” lanjutnya.
Sekolah Rakyat Dorong Lahirnya Anak Brilian dan Berlian
Melalui Bimtek ini, Gubernur Khofifah menegaskan komitmennya menempatkan Sekolah Rakyat sebagai wadah strategis untuk melahirkan potensi anak bangsa yang unggul. Dengan fasilitas pendukung yang telah disiapkan pemerintah, ia berharap proses belajar mengajar dapat berlangsung optimal.
Target akhirnya adalah menghasilkan lulusan berkualitas yang memiliki daya saing serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Prestasi Siswa SR Jatim Jadi Bukti Nyata
Gubernur Khofifah mencontohkan sejumlah capaian prestasi siswa Sekolah Rakyat asal Jawa Timur yang mendapat perhatian nasional. Salah satunya adalah penampilan formasi baris-berbaris siswa SR Jatim pada peresmian 166 Sekolah Rakyat se-Indonesia yang mendapat apresiasi khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Selain itu, penampilan pidato siswa SR dalam berbagai bahasa asing seperti Arab, Inggris, Jepang, dan Mandarin juga menjadi sorotan. Dua siswa yang berpidato menggunakan bahasa Arab dan Jepang diketahui berasal dari Sekolah Rakyat Jawa Timur.
“Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah brilian dan berlian,” ungkap Khofifah.
Tekankan Sensitivitas Sosial dan Adaptasi Siswa
Gubernur Khofifah juga mengingatkan para Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan agar peka terhadap proses adaptasi siswa yang datang dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang sangat beragam.
Ia menekankan bahwa setiap persoalan sosial yang muncul di lingkungan sekolah harus segera diidentifikasi, diantisipasi, dan dicarikan solusi secara cepat agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Pentingnya Sinergi Lintas Instansi
Lebih lanjut, Khofifah menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas instansi dalam pengelolaan Sekolah Rakyat. Meskipun secara administratif berada di bawah kewenangan Kementerian Sosial, koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota dinilai mutlak diperlukan.
“Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Wali Kota atau Bupati di daerah masing-masing,” tegasnya.(*)
