Ketua MUI Soroti Mahalnya Biaya Politik dan Gaya Hidup Mewah di Balik Maraknya OTT KPK

Kediri, Ragamjatim.id – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. M. Anwar Iskandar menilai tingginya biaya politik serta tuntutan gaya hidup mewah menjadi faktor utama masih maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Kiai Anwar saat memberikan keterangan pers di Pondok Pesantren Al Amin, Ngasinan, Kota Kediri, Kamis (22/1/2026).

“Korupsi itu ada yang sifatnya terpaksa, ada yang karena tuntutan gaya hidup,” ujar Kiai Anwar.

Ulama kharismatik yang juga menjabat Rais Aam PBNU itu menilai, fenomena korupsi di tingkat daerah semakin mengkhawatirkan. Salah satu penyebab utamanya adalah mahalnya biaya kontestasi politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

Menurutnya, besarnya modal yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sering kali tidak sebanding dengan penghasilan resmi saat menjabat. Kondisi tersebut mendorong sebagian pejabat berupaya mengembalikan “modal politik” melalui cara-cara yang melanggar hukum.

“Ketika biaya politik terlalu mahal, sebagian pejabat tergoda mencari jalan pintas setelah terpilih,” jelasnya.

Pernyataan Kiai Anwar muncul di tengah maraknya OTT KPK sepanjang Januari 2026. Bahkan, pada 19 Januari 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan ganda yang menyita perhatian publik.

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo.

Maidi ditangkap terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi sejumlah proyek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, termasuk pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR). KPK menetapkannya sebagai tersangka pada 20 Januari 2026 dan menyita uang tunai ratusan juta rupiah.

Sementara itu, Bupati Pati Sudewo diduga terlibat dalam dua klaster perkara sekaligus. Pertama, dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dengan nilai antara Rp125 juta hingga Rp225 juta per jabatan.

Kedua, dugaan korupsi pengaturan lelang dan penerimaan fee proyek pengadaan jalur kereta api di wilayah Solo Balapan, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam perkara ini, KPK menyita barang bukti uang senilai miliaran rupiah.

Kasus tersebut menambah daftar panjang kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat perkara korupsi. Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, tercatat sedikitnya tujuh kepala daerah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Beberapa di antaranya adalah Gubernur Riau Abdul Wahid dalam kasus suap tambahan anggaran proyek jalan dan jembatan senilai Rp177 miliar, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek RSUD, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, serta Bupati Kolaka Timur Abdul Azis.

Selain faktor sistemik, Kiai Anwar juga menyoroti faktor personal berupa tuntutan gaya hidup elite. Ia menilai lingkungan sosial pejabat sering kali membentuk standar kemewahan yang sulit dipenuhi secara wajar.

“Pengaruh lingkungan elit sosial membuat seseorang merasa harus mengikuti standar kemewahan tertentu,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Kiai Anwar mengingatkan para pejabat publik agar tidak mengabaikan dampak jangka panjang dari praktik korupsi. Menurutnya, harta yang diperoleh secara ilegal bukan hanya menghancurkan karier, tetapi juga mencederai martabat keluarga.

“Hati-hatilah. Sayangi keluarga dan anak-anak kalian. Jangan sampai masa depan mereka hancur karena perbuatan yang melanggar hukum dan agama,” pungkasnya. (*)