Pemprov Jatim Terapkan WFA Terbatas Jelang Lebaran 2026, ASN Dilarang Pakai Mobil Dinas untuk Mudik

Surabaya, Ragamjatim.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatur pola kerja aparatur sipil negara (ASN) menjelang libur Hari Raya Idul Fitri 2026 dengan menerapkan skema Work From Anywhere (WFA) secara terbatas.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.

Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kelancaran pelayanan publik sekaligus mengantisipasi lonjakan mobilitas pegawai selama periode libur Hari Raya Idul Fitri.

WFA Maksimal 50 Persen Pegawai

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni mengatakan bahwa tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperbolehkan menerapkan sistem kerja fleksibel.

OPD yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor agar pelayanan publik tidak terganggu.

“OPD yang memberikan pelayanan tidak boleh WFA atau WFH. Sedangkan yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat boleh menerapkan WFA, tetapi maksimal hanya 50 persen pegawai,” ujar Indah Wahyuni kepada awak media di Surabaya, Kamis (12/3/2026).

Indah yang akrab disapa Yuyun menjelaskan bahwa pengaturan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran yang berlaku mulai 16 hingga 24 Maret 2026.

Melalui kebijakan tersebut, setiap OPD diminta mengatur pembagian kerja pegawai secara bergantian agar operasional pemerintahan tetap berjalan optimal.

Pengaturan Bergilir di Setiap OPD

Yuyun mencontohkan, jika dalam satu OPD terdapat 120 pegawai, maka hanya sekitar 60 orang yang diperbolehkan bekerja dari luar kantor secara bergiliran.

“Misalnya seperti di BKD jumlah pegawai 120 orang, maka separuhnya boleh melakukan WFA atau WFH secara bergantian,” jelasnya.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah berharap aktivitas pelayanan publik tetap berjalan normal meskipun sebagian pegawai bekerja secara fleksibel.

Kendaraan Dinas Dilarang untuk Mudik

Selain mengatur pola kerja ASN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga kembali menegaskan larangan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik Lebaran.

Seluruh kendaraan dinas milik pemerintah daerah diwajibkan diparkir di kantor selama masa libur.

Menurut Yuyun, kebijakan ini merupakan aturan rutin yang diterapkan setiap tahun guna memastikan fasilitas negara tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Seperti biasa, mobil dinas harus ditaruh di kantor. Tidak boleh dipakai,” tegasnya.

Pengumpulan Kendaraan Dinas Mulai 15 Maret

Pengumpulan kendaraan dinas dijadwalkan paling lambat pada 18 Maret 2026.

Sementara bagi ASN yang akan menjalankan WFA mulai 16 Maret, kendaraan dinas diwajibkan sudah dikembalikan ke kantor sehari sebelumnya.

“Kalau yang mau melakukan WFA pada tanggal 16, maka tanggal 15 kendaraan dinas sudah harus ditaruh di kantor,” pungkasnya.

Melalui kebijakan ini, Pemprov Jawa Timur berharap pelayanan publik tetap berjalan normal sekaligus memastikan penggunaan fasilitas negara tetap sesuai dengan aturan yang berlaku selama masa libur Idul Fitri.(*)