Jatim Perkuat Iklim Investasi, Khofifah Minta Seluruh Daerah Bergerak Bersama

Gubernur Jawa Timur Hj. Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, Ragamjatim.id  – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi untuk mempercepat investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) Forum Investasi, Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).

Dalam kesempatan itu, Khofifah juga meluncurkan East Java Investment Forum (EJIF) sebagai bagian dari upaya memperkuat promosi investasi di Jawa Timur. Peluncuran ditandai dengan seremoni kick off bersama Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim, serta Plh Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran.

Mengusung tema "Investasi Berkualitas, Ekonomi Tumbuh, Masyarakat Sejahtera", Khofifah menegaskan bahwa percepatan investasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing Jawa Timur di tingkat nasional maupun global.

Di hadaan para bupati, wali kota, dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur, ia menekankan pentingnya membangun sinergi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

"Ada pekerjaan rumah yang sangat mendasar untuk investasi, khususnya kepastian lahan. Sinergi di antara kita, baik horizontal maupun vertikal, harus benar-benar terbangun," ujar Khofifah.

Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus saling menguatkan dalam membangun ekosistem investasi yang didukung komitmen bersama.

"Ekosistem yang dibangun dengan komitmen harus dibangun bersama. Ini penting untuk terus dikomunikasikan kepada seluruh stakeholder," tambahnya.

Khofifah menjelaskan, terdapat empat isu strategis yang menjadi fokus percepatan investasi di Jawa Timur.

Pertama, percepatan harmonisasi tata ruang dan penyediaan lahan investasi strategis melalui penyelesaian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Baku Sawah (LBS), Lahan Sawah Dilindungi (LSD), serta sinkronisasi dokumen RTRW dan RDTR.

Kedua, percepatan pengembangan kawasan industri dan pembangunan infrastruktur pendukung investasi guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

"Percepatan realisasi kawasan industri, peningkatan konektivitas, serta penyediaan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama," katanya.

Ketiga, penguatan Investment Project Ready to Offer (IPRO) melalui penyiapan proyek-proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor berdasarkan potensi unggulan masing-masing daerah.

Sementara fokus keempat adalah menciptakan kepastian berusaha dan iklim investasi yang kondusif melalui penyelesaian berbagai hambatan investasi, koordinasi lintas sektor, mekanisme debottlenecking, hingga implementasi Deklarasi Anti Premanisme untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor.

Dengan penguatan empat strategi tersebut, Khofifah optimistis Jawa Timur mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu tujuan investasi unggulan di Indonesia.

"Kita pastikan investasi yang masuk memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Jawa Timur," tegasnya.

Selain investasi, Khofifah juga menyoroti pentingnya keberadaan Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED) sebagai wadah koordinasi lintas sektor dalam memperkuat daya saing daerah, mendorong hilirisasi industri, dan memperkuat rantai nilai ekonomi lokal.

Ia menyebutkan hingga saat ini sebanyak 37 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah membentuk TP2ED. Satu daerah yang belum membentuk tim tersebut diharapkan segera menyelesaikan proses pembentukannya agar percepatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan merata.

Di sektor keuangan, Khofifah menilai Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran strategis dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku usaha.

"Melalui TPAKD, berbagai program pembiayaan produktif dapat menjangkau lebih banyak UMKM, petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha lainnya sehingga mampu meningkatkan produktivitas, memperluas usaha, dan menciptakan lapangan kerja baru," ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI M. Nashrul Wajdi mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.

"Tahun ini kami melaksanakan Sensus Ekonomi yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Pendataan ini mencakup usaha konvensional maupun nonkonvensional sehingga menjadi dasar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

"Kami berharap sinergi dan kolaborasi ini terus diperkuat," ujarnya.

Senada, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibrahim mengapresiasi penyelenggaraan HLM yang telah memasuki tahun ketiga. Menurutnya, Bank Indonesia akan terus mendukung lahirnya berbagai terobosan untuk memperkuat perekonomian Jawa Timur melalui forum tersebut. (ko)